PASCASARJANA IAIN BATUSANGKAR MENGUPAS KEBERADAAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN HUKUM ISLAM UNTUK LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

By Doni Okta 17 Jul 2018, 15:03:30 WIBAkademik

PASCASARJANA IAIN BATUSANGKAR MENGUPAS KEBERADAAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN HUKUM ISLAM  UNTUK LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Keterangan Gambar :


Ketua Kamar Agama MA RI Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H, M.M Dan Dr. Hasanudin, M.Ag Bicara di Hadapan Hakim Tinggi Sumbar dan Para Ketua Pengadilan Agama se-Sumatera Barat Di Dalam Seminar Nasional Pascasarjana IAIN Batusangkar, tentang dinamika Keberadaan Peraturan Perundang-uandangan Hukum Islam untuk Lingkungan Peradilan Agama

IAIN Batusangkar, Program Pascasarjana IAIN Batusangkar gelar Seminar Nasional Dengan Tema “Dinamika Keberadaan Peraturan Perundang-uandangan Hukum Islam untuk Lingkungan Peradilan Agama”. dalam mewujudkan pengetahuan dan pemahaman para Hakim Tinggi, Kepala KUA, Dosen dan mahasiswa Pascasarjana IAIN Batusangkar tentang dinamika perkembangan Hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, Senin/16 Juli 2018.

Dr. H. Syukri Iska, M.Ag Direktur Pascasarjana IAIN Batusangkar, mengatakan Seminar Nasional ini diangkat karena lembaga peradilan agama terutama para Hakim, tengah hangat membicarakan terkait kepastian hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan misalnya, dibentuk sebagai wujud law enforcement dalam bidang perkawinan di Indonesia, karena UU ini sebagai salah satu bentuk politik hukum pemerintah (al-siyasah al-syar’yyah) untuk membentuk hukum perkawinan yang akomodatif terhadap hak-hak masyarakat.

Dikarenakan lebih dari empat puluh tahun pemberlakuan UU Perkawinan sebagian kalangan berpendapat bahwa UU Nomor 1 tahun 1974 di samping sudah berusia tua juga sudah seharusnya diselaraskan dengan peraturan dan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Lebih lanjut Syukri Iska menyampaikan Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah setelah sepuluh tahun pemberlakuan sebagai peraturan darurat belum juga terlihat political will dari pemerintah untuk mewujudkan menjadi Undang-undang. Dikeberadaan UU tentang Hukum Ekonomi Syari’ah semakin menemukan urgensi dan signifikansinya dengan melihat kondisi pertumbuhan ekonomi syari’ah yang semakin pesat dan komitmen masyarakat terhadap hal-hal yang berbau syari’ah makin meningkat saat ini.

Seminar nasional yang dibuka langsung oleh Rektor IAIN Batusangkar Dr. H. Kasmuri, MA mengatakan kita sengaja menghadirkan narasumber-narasumber yang berkopenten dalam bidang nya, seperti Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H, M.M (Ketua Kamar Agama MA RI) akan mengupas “Revitalisasi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974: Efektifitas dan Dinamika Penerapannya di Lingkungan Peradilan Agama”. Dan Dr. Hasanudin, M.Ag. (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Yang akan mengupas tentan “Efektivitas Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Peluang Terwujudnya UU Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia”.

Dihadiri langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Barat. Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H., M.H. Dalam sambutan nya beliau megatakan Memberikan Apresasi Pada Program Pascasarjana terutama Direktur Program Pascasarjana IAIN Batusangkar Yang Telah Melaksanakan Acara Seminar Nasional ini, yang melibatkan Ketua-ketua Hakim Pengadilan Agama se-Sumatera Barat, Kepala KUA se Sumbar.

Lebih lanjut Hasan Basri Harahap mengatakan seminar ini jangan sampai di sini saja, dia berharap akan berlanjut dengan forum-forum yang lebih luas lagi dikarenakan kegiatan-kegiatan seperti ini akan memberikan masukan dan pengalaman berharga bagi kami para Hakim khususnya di lingkungan Peradilan Agama di Sumatera Barat.

Pada kesempatan ini Program Pascasarjana juga menandatangani MoU dengan Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang diketahui oleh Rektor IAIN Batusangkar dan Ketua Kamar Agama Mahkamang Agung RI. Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada pada masing-masing pihak melalui berbagai program bersama yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. (hm/dn)